masukkan script iklan disini
DPP GNI menilai, kebijakan tersebut merupakan bentuk ketimpangan struktural dan pemborosan anggaran negara, yang sepenuhnya bersumber dari pajak rakyat.
Lebih tegas lagi, Rules Gaja mengusulkan:
“Kalau anggota dewan ingin tetap digaji negara, angkat saja sebagai pejabat paruh waktu, dengan gaji setara UMR, tanpa fasilitas mewah dan tanpa pensiun seumur hidup.”
DPP GNI mendesak:
1. Penghapusan pensiun seumur hidup anggota DPR
2. Transparansi total gaji, tunjangan, dan fasilitas DPR
3. Audit kebijakan keuangan DPR
4. Pembukaan seluruh data anggaran DPR kepada publik sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
“Rakyat berhak tahu ke mana uang pajaknya mengalir. Jangan atas nama wakil rakyat, tapi hidup seperti bangsawan,” tutup Rules Gaja, S.Kom.
(S.Hadi Purba)
