Massa Dihadang Preman, Purba Blankon: “Stop Kriminalisasi Aktivis”

Simalungun, Nysnet.news- Di tengah gemuruh aspirasi masyarakat Simalungun yang mendambakan perubahan, sebuah insiden memilukan terjadi: aksi unjuk rasa menuntut pemakzulan Bupati Simalungun, Anton Ahmad Saragih, dihadang oleh sekelompok diduga preman. Lebih dari sekadar pembungkaman suara, insiden ini juga menodai simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan aksi brutal oknum premanisme yang secara nista menghempaskan Bendera Merah Putih. Informasi dihimpun Informasi dihimpun Awak media ini pada saat kejadian Rabu (26/11/2025), massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa berencana menyampaikan aspirasi di depan kantor Bupati Simalungun dan kantor DPRD Kabupaten Simalungun. Namun, sesampainya di lokasi, mereka dihadang oleh sekelompok preman yang mencoba menghalangi aksi tersebut. “Kami datang untuk menyampaikan aspirasi, tapi malah dihadang orang-orang yang menurut kami adalah preman. Ini jelas upaya pembungkaman dan kriminalisasi terhadap gerakan masyarakat sipil,” ujar salah satu pengunjuk rasa Atas peristiwa ini salah satu aktivitas di Simalungun SP.Tambak SH Ketua DPW LSM ELANG MAS Provinsi Sumatera Utara sangat menyayangkan peristiwa ini Menurut keterangan pimpinan aksi,Juni Pardomuan Saragih Geringging, aksi mereka sengaja dihalangi oleh oknum-oknum yang merasa terganggu dengan tuntutan pemakzulan Bupati Anton Ahmad Saragih. “Mereka menghadang kami di jalan, tepatnya sebelum kantor Bupati Simalungun, dengan alasan ada acara syukuran. Kami tidak mengganggu acara syukuran tersebut karena lokasinya berbeda, namun kami tetap dihadang. Akhirnya disepakati bahwa kami hanya boleh melintas dan melanjutkan aksi di kantor DPRD Simalungun. Namun, saat melintas di depan kantor Bupati, kami dilempar batu, dipaksa turun dari truk, alat peraga unjuk rasa seperti sound system dan spanduk dirusak, bendera kami sebagai simbol perjuangan kami juga dirusak, lebih menyakitkan lagi, ada mahasiswa yang terkena pukul, mereka seperti kesetanan saat itu,” ujar Juni Salah satu anggota aksi yang mengenakan seragam organisasi GPII menyampaikan kekesalannya atas ulah oknum-oknum yang tidak menghargai hukum dan demokrasi. “Mobil yang kami naiki dihentikan, lalu kami disuruh pulang dan dibilang bukan orang Simalungun. Saya memang bukan bermarga Simalungun, tapi ibu saya orang Simalungun, dan saya sah sebagai orang Simalungun, bahkan cinta Simalungun. Masa mereka yang belum tentu jelas asal usulnya mengatakan kami bukan orang Simalungun? Apakah Simalungun ini hanya milik segelintir orang saja?” katanya dengan suara lantang. Insiden penghadangan ini telah menjadi sorotan berbagai pihak. Beberapa video yang viral di media sosial menunjukkan hal yang memalukan, yakni adanya oknum preman yang mencabut Bendera Merah Putih dari kendaraan pengunjuk rasa, bahkan menghina lambang negara dengan menghempaskannya ke tanah, selanjutnya oknum preman lain mengambil Bendera tersebut dan melepaskan dari bambu yang diikat sebelumnya, ironisnya, peristiwa tersebut berlangsung di depan para penegak hukum yang berada di lokasi, namun tidak melakukan tindakan apapun. Atas peristiwa ini, salah satu aktivis di Simalungun,Susilo Atmaja Purba yang kerap disapa Purba Blankon sangat menyayangkan peristiwa ini, Polres Simalungun diminta untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut, menangkap dan mengadili para preman yang telah menghalangi aksi dan menghina simbol negara. Tindakan tersebut menghambat kebebasan berpendapat dan berekspresi. “Kami mengutuk keras tindakan premanisme ini, mereka adalah para aktivis yang menyuarakan suara rakyat, jadi stop kriminalitas kepada para aktivis, mari belajar dari masa lampau. Pemerintah harus menjamin keamanan dan kebebasan bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya, saat keadilan dan demokrasi diuji, kita sebagai masyarakat sipil tidak boleh tinggal diam. Mari kita kawal terus kasus ini, memastikan bahwa suara kebenaran tidak bisa dibungkam, dan pelaku penghinaan simbol negara diadili seadil-adilnya”,Ujarnya. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait insiden penghadangan dan penghinaan terhadap Bendera Merah Putih. Massa aksi berjanji akan terus melakukan aksi unjuk rasa hingga tuntutan mereka dipenuhi.(S.Hadi Purba)

Massa Dihadang Preman, Purba Blankon: “Stop Kriminalisasi Aktivis”

Berita Terkait

87 Kursi Sekolah Rakyat Terbakar. Polisi Masih Dalami Penyebab Kebakaran

Polsek Dolok Silau Selamatkan Generasi Muda, Tangkap Pengedar Sabu di Tanah Batak

Pelayanan di Klinik Djohan Tebing Tinggi Dinilai Buruk dan Diduga Tidak Sesuai Prosedur

Gas Pool”Satnarkoba Temukan ‘Segudang’ Narkoba di Lapas “

Berita Terbaru

Sosialisasi Sarpras Kebun Sawit, Mengetahui Pentingnya Kepastian Hukum Atas Tanah

Bupati Labuhanbatu Hadiri Peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia Ke-81

Bupati Maya Hasmita Dorong Siswa Tunas Karya Unggul Berani Bermimpi dan Raih Masa Depan Gemilang

Wali Kota Cup Siantar Road Race 2026 Siap Digelar, Lintasan Balapan Disempurnakan

KPKM-RI Apresiasi Jejak Pengabdian, Sambut Amanah Baru AKBP Marganda Aritonang dan AKBP Sah Udur Sitinjak

KPKM-RI dan Satres Narkoba Simalungun Bangun Kemitraan untuk Lindungi Generasi dari Bahaya Narkoba

KNPI Siantar Beri Waktu 1×24 Jam, Desak Polisi Usut Dugaan Penerobosan Pagar Rumah Dinas Wali Kota

Dutono Dwijaya Soroti Pelaksanaan Kejurprov Grasstrack Kalbar Putaran 3 di Sirkuit M33, Minta Evaluasi Menyeluruh

Pemerhati Hukum, Desak DPRD Kota Siantar Lebih Aktif dalam Pengawasan Pembangunan Daerah Kota Siantar

DPD. KNPI Pematangsiantar Soroti Lemahnya Pengamanan Aksi Di Rumah Dinas Walu Kota

Meriah! HUT Ke 57 Tahun, Ketua DPD IPK Kota Siantar Tegaskan Komitmen Tetap Solid dan Kompak

Pemda, Kajari, Kemenag, BPN, Serta BWI Komitmen Lakukan Percepatan Proses Pendaftaran Dan Sertipikasi Tanah Wakaf