Sarmuliadin juga mengingatkan DPR RI dan pemerintah agar tegas menyikapi klaim tanpa dasar hukum. Jika memang peduli terhadap kelompok tertentu, kata dia, sebaiknya pemerintah membantu dengan membeli lahan mereka, bukan memaksakan klaim ulayat.
“Masyarakat Sihaporas-Sipolha itu sesungguhnya orang Simalungun. Mereka harus dihormati. Jangan dibangkitkan ‘singa tidur’ di Simalungun. Kalau semua orang bisa klaim sepihak, konflik horizontal pasti muncul. Jangan karena kepentingan pendatang, Simalungun yang dikenal dengan habonaron do bona berubah jadi hiruk pikuk,” pungkasnya.
Pembuat Berita (S.Hadi.P/Red)
Page 5 of 5
