Menurut Syamsul Bahri, Emang tidak ada larangan media tersebut memberikan klarifikasi, tapi lebih eloknya kalau klarifikasi itu ke media pertama yang menayangkan berita tersebut bukan ke orang lain, imbuhnya.
Kami meminta Pemerintah Kecamatan Kemeri atau Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk segera mengevaluasi kinerja kepala Desa Kemeri, jangan-jangan ada yang ditutup-tutupi, imbuh Syamsul Bahri
Ditempat terpisah Sugeng Selaku Kabidkam DPP. Perkumpulan Trisula Bakti Nusantara juga angkat bicara, saya sudah tiga kali datang ke kantor desa Kemeri untuk konfirmasi, tapi selalu kadesnya tidak ada, emang bener pintu kantor selalu terbuka tapi kadesnya tidak ada, ujar Kartusi. (Red)